PGRIMABAR.OR.ID— Suasana Hotel Zasgo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bergemuruh saat Anggota MPR RI asal NTT, Ir. Abraham Liyanto, memberikan arahan di hadapan 260 pendidik yang terdiri atas pengurus cabang PGRI, pengawas sekolah, koordinator pengawas SD, SMP, SMA, para kepala sekolah, serta perwakilan guru se-Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu (19/9/2026).
Dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan atas kerja sama MPR RI dengan PGRI Kabupaten Manggarai Barat tersebut, Abraham Liyanto menyampaikan refleksi tajam dan membakar semangat para pendidik agar Nusa Tenggara Timur bangkit dari stigma daerah tertinggal.
“Kita tidak boleh lagi membiarkan NTT terus-menerus dicap sebagai wilayah tertinggal, termiskin, apalagi tertipu. Perubahan besar harus dimulai dari dunia pendidikan. Semangat Empat Pilar Kebangsaan ini jangan hanya dihafal, tetapi harus ditanamkan dan dihidupkan dalam jiwa guru, murid, serta seluruh lapisan masyarakat,” tegas Ir. Abraham Liyanto.
Pernyataan lugas Abraham Liyanto menjadi benang merah yang mengikat seluruh gagasan dari para narasumber MPR RI lainnya. Bagi Abraham, pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan di daerah.
Penyelesaian Hak Tanah, Keadilan Guru, dan Perlindungan Wisatawan
Pandangan Abraham Liyanto sejalan dengan penekanan Anggota MPR RI dari Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H. Merespons pesatnya pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas, Umbu Kabunang menyoroti perlindungan hukum bagi masyarakat lokal maupun para wisatawan.
“Permasalahan tanah dan kepastian hukum atas lahan di Labuan Bajo harus segera diselesaikan secara adil agar masyarakat tidak menjadi korban di tanahnya sendiri. Selain itu, maraknya kasus penipuan pariwisata oleh oknum agen travel tidak bertanggung jawab harus ditindak tegas karena mencoreng nama baik daerah dan merugikan wisatawan,” ujar Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H.
Dari sisi perjuangan pendidik, Ketua PGRI Manggarai Barat, Kornelis Joni, S.Fil., menyuarakan aspirasi nyata agar para guru dapat mengajar dengan tenang dan bermartabat.
“Guru adalah pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kami memohon kejelasan status bagi guru PPPK, kesetaraan hak antara guru ASN dan non-ASN, serta perlindungan jaminan kesejahteraan bagi guru-guru swasta agar keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh pendidik,” ungkap Kornelis Joni, S.Fil.
Guna menopang integritas tersebut, Anggota MPR RI Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn., menguraikan makna lima lambang Pancasila sebagai kompas etika dalam tugas mengajar sehari-hari.
“Lima lambang Pancasila—mulai dari Bintang hingga Padi dan Kapas—bukan sekadar hafalan dinding kelas, melainkan nilai hidup. Guru harus menjadi teladan dalam menerapkan keadilan, menjaga toleransi, dan merawat persatuan di lingkungan sekolah,” tutur Hj. Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.
Berdikari di Era Digital: Melawan Peretasan Karakter dan Kejahatan Siber
Pesan Abraham Liyanto agar warga NTT tidak lagi “tertipu” menemukan relevansinya pada lanskap teknologi modern yang dipaparkan para narasumber Badan Sosialisasi MPR RI.
Anggota MPR RI dr. Mufti Aimah Nurul Anam mengaitkan kecakapan digital dengan pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Teknologi AI hadir untuk mempermudah dan mengakselerasi kerja guru dalam pembelajaran. Namun, kita harus tetap kritis dan bijak menjaga privasi serta data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas dr. Mufti Aimah Nurul Anam.
Kecakapan digital ini sangat krusial untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan siber yang marak, seperti penyebaran berita bohong (hoax), penipuan berbasis daring (online scam), judi online, pinjaman online ilegal, hingga love scam.
Sementara itu, Anggota MPR RI Drs. Mohamad Toha, S.Sos., M.Si., menutup pemaparan dengan mengingatkan pentingnya penguatan karakter dan kesopanan.
“Di tengah kebebasan media sosial dan arus informasi yang begitu deras, kita tidak boleh kehilangan identitas. Karakter, kesopanan, dan budi pekerti harus tetap menjadi fondasi utama dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital,” pungkas Drs. Mohamad Toha, S.Sos., M.Si.
Melalui forum dialog interaktif ini, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tidak berhenti sebagai wacana teori belaka. Kegiatan di Zasgo ini memberikan pesan mendasar bagi seluruh insan pendidikan di Manggarai Barat: ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi adalah alat untuk melangkah maju, namun karakter, kejujuran, dan nilai-nilai Pancasila adalah kompas yang menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan arah.
Mari jadikan ruang kelas sebagai laboratorium tempat lahirnya generasi pendidik dan murid yang cerdas secara digital, jujur dalam bertindak, serta berani membela kebenaran. Dengan menyatukan langkah dan menjadikan Empat Pilar sebagai pegangan hidup, Manggarai Barat dan NTT siap lepas dari stigma masa lalu, berdiri tegak, dan menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia.
Tim Publikasi PGRI MABAR